Jakarta - Pemerintah pusat menyatakan bakal membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Dengan menjadi pemegang saham, pemerintah bakal mendorong Newmont untuk segera masuk pasar modal.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (20/4/2011).
"Pemerintah pusat ingin Newmont dikelola dengan good governance dan profesional. Diarahkan ke perusahaan publik, jadi bisa menyemarakkan pasar modal Indonesia. Perusahaan besar harus ikut, makanya kita jaga," jelas Agus.
Karena itu, pemerintah ngotot untuk mengambil jatah 7% saham divestasi Newmont. Saham tersebut akan dibeli melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang sudah menyiapkan dananya.
"Dana sudah disediakan PIP. Di Kontrak Karya dijelaskan divestasi diharuskan kepada pemerintah (pusat). Makanya melalui PIP pemeirntah melakukan pembelian saham Newmont," tuturnya.
Menurut Agus, dengan menjadi pemegang saham, pemerintah mempunyai hak suara untuk mendorong Newmont melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) ke publik. Sehingga Newmont menjadi perusahaan yang tercatat di pasar modal.
"Akan kita bawa ke pasar modal. IPO Newmont, pemerintah akan dukung," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Newmont akan segera melakukan IPO pada 2011. Perseroan berencana untuk melepas 10% saham baru untuk ditawarkan kepada publik. Rencana IPO ini sudah disetujui oleh 82,2% pemegang saham dalam RUPSLB 2010 lalu.
Direktur Utama BEI Ito Warsito pernah menyampaikan bahwa Newmont siap mencatatkan sahamnya tahun ini. Selain itu, perusahaan tambang emas Freeport juga diincar BEI untuk segera menjadi perusahaan go public.
Jika Newmont dan Freeport tercatat sebagai emiten di BEI tahun 2011, maka dipastikan nilai kapitalisasi akan naik dari saat ini Rp 3.000 triliun.
saya harap pemerintah pusat dan pemerintah daerah ntb segera menyelesaikan masalh disvetasi saham pt newmont agar nantinya penjualan saham perdana pt newmont berjaln dengan cepat dan dapat melakukan perluasan usaha secepatnya
Rp
1,6 Triliun, Dana yang Harus Disiapkan CT 'Borong' Saham Garuda
Dengan memakai asumsi harga penutupan perdagangan hari ini sebesar Rp 650 per saham, maka hasilnya sebanyak Rp 1.604.114.566.600 alias Rp 1,6 triliun.
Namun, berdasarkan sumber detikFinance, harga transaksi dipatok Rp 630 per lembar, diskon 3% dari harga penutupan perdagangan hari ini. Sedangkan nilai totalnya akan menjadi Rp 1,554 triliun. Pada perdagangan hari ini, saham GIAA turun 10 poin (-1,51%) ke level Rp 650 per lembar. Sebanyak 29.152 lot sahamnya ditransaksikan 330 kali senilai Rp 9,555 miliar.
Sebanyak 800.000 lot dibeli dari Mandiri Sekuritas, 1.997.226 lot dari Danareksa Sekuritas dan sebanyak 2.136.705 dari Bahana Securities.
Jumlah saham yang akan dbeli CT sebanyak 10,9% setara 2.467.868.564 lembar saham, dari total saham beredarnya sebanyak 22.640.996.000 lembar saham.
"Jadi sahamnya (Garuda) di tiga sekuritas habis semuanya," kata sumber tersebut.
Ketiga sekuritas plat merah itu terpaksa menyerap saham perdana Garuda yang tidak terserap investor sejak IPO hingga sekarang ini. Laporan keuangan ketiganya terbebani karena selain sahamnya tidak laku, harganya pun terus 'tiarap' di pasar.
Sebelumnya, detikFinance sudah mencoba melakukan hitung-hitungan nilai transaksi dengan asumsi harga saham Garuda pada posisi penutupan perdagangan kemarin di Rp 650 per lembar. Hasilnya, nilai transaksi mencapai Rp 16 triliun
Pada perdagangan kemarin, saham GIAA turun 10 poin (-1,51%) ke level Rp 650 per lembar. Sebanyak 29.152 lot sahamnya ditransaksikan 330 kali senilai Rp 9,555 miliar.
Ekspor batu bara di batasi , Pengusaha batu bara cemas
"Nah yang sisa 10 Kg ini boleh dong untuk di ekspor dan tidak dikenakan pajak bea keluar. Tetapi kalau produksinya 90 Kg sementara kebutuhannya 100 Kg, tapi 10 Kg mau diekspor ya baru bisa dikenakan pajak," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh bakal menyebabkan kebutuhan energi khususnya batubara untuk bahan bakar listrik listrik dan industri meningkat.
"Jadi ekspor batubara nanti akan kita kontrol, artinya sepanjang kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi maka ekspor batubara akan berjalan baik, tetapi kalau belum terpenuhi maka ekspor akan kita kendalikan. Ini bukan berarti tidak boleh ekspor tetapi berapa besarannya akan kita jaga," tegasnya.
Dikatakannya, apalagi berdasarkan proyeksi Dewan Energi Nasional (DEN), pada 2025 harus ada perubahan energi mix yang pada saat ini masih didominasi minyak bumi.
"Pada 2011 minyak bumi masih 49,7%, batubara 24%, gas 20% dan energi baru terbarukan 5,7%, namun pada 2025 energi mix kita untuk minyak turun 23%, gas tetap 20%, batubara meningkat 30,7% dan energi baru terbarukan sebesar 25,9%," tukasnya.
Ketua Umun APBI, Bob Kamandanu mengatakan dari sisi komersial kebijakan ekspor batubara dikendalikan dari sisi komersial kurang menyenangkan bagi pengusaha batubara.
"Pasalnya, produksi batubara harus berjalan terus, tidak bisa sewaktu-waktu berhenti lalu mulai lagi, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena recovery mesin membutuhkan waktu yang tidak sebentar," kata Bob ketika ditemui di Conference 18th Annual Coaltrans, di Nusa Dua Bali, Senin (4/6/2012).
Namun jika kebijakan itu fokusnya untuk kepentingan nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri tidak masalah, pihaknya sangat setuju.
"Yang jadi pertanyaan sekarang mana rencana masa depannya? Mana blueprint-nya? Contoh pemerintah tentukan bahwa batubara dalam 40 tahun kedepan diperlukan 2 miliar ton, setelah itu apa? Ekspornya seperti apa? Harus jelas dulu," tegasnya.
"Dengan target produksi 220 juta ton batu bara setiap tahun, royalti (ke negara) diprediksi mencapai Rp 6,6 triliun," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, kepada wartawan di Hotel Bumi Senyiur, Jl Pangeran Diponegoro, Samarinda, Sabtu (12/5/2012) sore WITA.
Awang menjelaskan, di Kaltim, kegiatan pertambangan terdiri dari 33 izin kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat serta 1.386 perusahaan yang mengantongi surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari kepala daerah yang dahulu bernama Kuasa Pertambangan (KP).
"Seluruhnya berjumlah 1.419 izin kegiatan pertambangan di Kaltim," ujar Awang.
"Saya sudah menghitung, daya dukung lingkungan dengan target produksi batubara tahun 2012 ini 220 juta ton, sebanyak 2,6 miliar meter kubik tanah yang di dikeruk," tambahnya.
Dari pantauan udara yang dilakukan tim teknis lintas instansi di lingkungan Pemprov Kaltim, terdapat sekitar110 lubang galian tambang batubara yang menganga. Awang menyorot kota Samarinda, sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim, akibat kegiatan pertambangan batubara.
"Kerusakan lingkungan kita luar biasa. Lubang-lubang lebih dari 110 lubang. Data per-kabupaten, per-kecamatan, saya ada. Kota Samarinda rusak seperti Bangka Belitung dengan timah. Samarinda rusak karena batubara," terangnya.
pendapat say : saya sangat setuju biar saja ekspor batu bara di batasi supaya kebutuhan domestik terpenuhi dulu , lagi pula jika di pasaran dunia batu bara langka , maka harganya akn mahal , dan nantinya yang akan mendapatakn keuntunag dari harga yanga mahl adalah pengusa juga
sumber : http://finance.detik.com/read/2012/05/12/160738/1915669/4/cadangan-batubara-kaltim-capai-83-miliar-ton