Selasa, 29 April 2014
Hukum Kode dan Hukum Umum
Sistem Hukum : Akuntansi Hukum Kode dengan Hukum Umum Akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara.
1. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki
karakteristik berorientasi terhadap ”penyajian wajar”, transparansi dan
pengungkapan penuh serta pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak.
Akuntansi hukum umum sering disebut sebagai ”Anglo Saxon”. Akuntansi ini
berawal di Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia,
Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan dan Amerika Serikat.
2. Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum kode sering disebut ”kontinental”, dan kebanyakan ditemukan di negara-negara Eropa Kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia dan Amerika.
Sistem Praktik : Akuntansi Penyajian Wajar versus Kepatuhan Hukum Banyak perbedaan akuntansi di tingkat nasional menjadi semakin hilang. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini
1. Ratusan perusahaan saat ini mencatat sahamnya pada bursa efek di luar Negara asal mereka.
2. Beberapa Negara hukum kode, secara khusus Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sector swasta yang professional dan independent
3. Pentingnya pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh.
Klasifikasi yang didasarkan pada penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti :
1. Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi.
2. Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap (properti) diperlakukan seperti itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum).
3. Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat Anda berhenti bekerja (kepatuhan hukum).
Masalah lain adalah penggunaan
cadangan diskrit untuk meratakan laba dari satu periode ke periode yang lain.
Penyajian wajar dan substansi mengungguli bentuk (substance over form) merupakan
kunci utama akuntansi hukum umum. Akuntansi kepatuhan hukum dirancang untuk
memenuhi ketentuan yang dikenankan pemerintah seperti perhitungan laba kena
pajak atau memenuhi rencana makroekonomi pemerintah nasional. Pengukuran yang
konservatif mamastikan bahwa jumlah yang hati-hati dibagikan. Akuntansi
kepatuhan hukum akan terus digunakan dalam laporan keuangan perusahaan secara
individu yang ada di Negara-negara hukum kode di mana laporan konsolidasi
menerapkan pelaporan dengan penyajian wajar. Dengan cara ini, laporan
konsolidasi dapat memberikan informasi kepada investor sedangkan laporan
perusahaan individual untuk memenuhi ketentuan hukum.
Hubungan konvergensi atau harmonisasi IFRS yang sudah di di
gunakan oleh suatu negara
Harmonisasi atau
konvergensi merupakan proses untuk meningkatkan kompabilitas (kesesuaian)
praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar
praktik-praktik tersebut dapat beragam.
Konvergensi akuntansi
internasional saat ini merupakan salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh
pembuat standar akuntansi, badan pengatur pasar modal, bursa efek, dan mereka
yang menyusun atau menggunakan laporan keuangan. Informasi keuangan yang dihasilkan
dari sistem akuntansi, pengungkapan atau audit yang berbeda dapat dibandingkan
jika memiliki kemiripan dalam cara dimana para pengguna laporan keuangan dapat
membandingkannya (setidaknya dalam beberapa aspek) tanpa perlu membiasakan diri
dengan lebih dari satu sistem.
Konvergensi akuntansi mencakup :
1. Konvergensi akan
standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan,
2. Konvergensi akan
pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahan publik terkait dengan
penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek, dan
3. Konvergensi akan
standar audit
Dengan konvergensi
IFRS, PSAK akan bersifat principle-based dan memerlukan professional judgment,
senantiasa peningkatan kompetensi harus pula dibarengi dengan peningkatan
integritas. Hambatan konvergensi biasanya muncul atas beberapa isu akuntansi
dan pelaporan keuangan sebagai berikut:
1. Pengakuan dan
pengukuran: financial assets and derivative financial instruments, impairment losses, provisions, employee
benefit liabilities, income taxes;
2. Akuntansi
Penggabungan Usaha
3. Pengungkapan atas:
related party transactions, segment information.
Klasifikasi
Akuntansi Internasional
Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua
cara, yaitu: dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan
pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi dan pengalaman. Klasifikasi
secara empiris menggunakan metode statistic untuk mengumpulkan data prinsip dan
praktek akuntansi seluruh dunia.
Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi.
Empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di
negara-negara Barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar :
A. Berdasarkan pendekatan makro ekonomi Berdasarkan pendekatan ini, praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Contohnya negara Swedia.
B. Berdasarkan pendekatan mikroekonomi
Pada pendekatan ini, akuntansi berkembang dari
prinsip-prinsip mikroekonomi. Contohnya negara Belanda.
C. Berdasarkan pendekatan independen
Berdasarkan pendekatan ini, akuntansi berasal dari praktik
bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan,
coba-coba dan kesalahan. Contohnya negara Inggris dan Amerika Serikat.
D. Berdasarkan pendekatan yang seragam
Pada pendekatan ini, akuntansi distandardisasi dan digunakan
sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat.
Contohnya adalah negara Perancis.
3. Kesimpulan
Terdapat empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di
negara-negara Barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, yaitu :
berdasarkan pendekatan makroekonomi, pendekatan mikroekonomi, pendekatan
independen, dan pendekatan seragam. Selain itu, akuntansi juga dapat
diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Dan akuntansi
kepatuhan hukum dirancang untuk memenuhi ketentuan yang dikenankan pemerintah
seperti perhitungan laba kena pajak atau memenuhi rencana makro ekonomi
pemerintah nasional.
Referensi :
Choi D.S. Frederick & Meek K. Gary. 2005. AKUNTANSI
INTERNASIONAL, EDISI 5 BUKU 1. Jakarta : Salemba Empat.
Filed Under:
Senin, 31 Maret 2014
Fenomena
IFRS di Indonesia
Sejumlah
standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu
Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan
2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional (Internasional
Accounting Standards Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru
mengambil alih tanggung jawab guna menyusun Standar Akuntansi Internasional
dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC
yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar
barunya dengan nama IFRS.
Standar
Pelaporan Keuangan Internasional International Financial Reporting Standards
(IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja (1989) yang diadaptasi
oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards
Board (IASB). IFRS dianggap sebagai kumpulan standar “dasar prinsip” yang
kemudian menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.
Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:
•
Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan Internasional ( Internasional
Financial Reporting Standards (IFRS)) -dikeluarkan setelah tahun 2001
•
Peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards (IAS)) -dikeluarkan sebelum tahun 2001
•
Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan
Internasional (International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC)) -dikelularkan setelah tahun 2001
•
Standing Interpretations Committee (SIC)—dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989) (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (1989)
• Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989) (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (1989)
IFRS
merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International
Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional
(International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama
dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat
Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi
Akuntansi Internasioanal (IFAC).
Standar
Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting
Standards (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja yang
diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional.
Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) pada hari ini Selasa, 23 Desember 2008 dalam rangka
Ulang tahunnya ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk convergence
terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam pengaturan
standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen
dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.
Hal
ini diputuskan setelah melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan
mempertimbangkan seluruh risiko dan manfaat konvergensi terhadap IFRS.
Compliance
terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia diantaranya adalah
Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada
tahun 2011. Data dari International Accounting Standard Board (IASB)
menunjukkan saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan
berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan
penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk
seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk
perusahaan domestik tertentu.
Compliance
terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan
peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan
Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari
negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik.
Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal
(cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban
penysusunan laporan keuangan.
International
Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama
pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan
standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan
konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu
cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai
displin ilmu dan dari berbagai macam jurisdiksi di seluruh dunia. Dengan telah
dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada tahun 2012
seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan
mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas. Dewan standar akuntansi
keuangan pada kesempatan ini juga akan menerbitkan Eksposur draft Standar
Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah. Standar UKM ini akan menjadi acuan
bagi usaha kecil dan menenggah dalam mencatat dan membukukan semua
transaksinya. DSAK juga akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan
untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi syariah,
yang terus berkembang di tanah air.Konvergensi terhadap IFRS merupakan
milestone baru dari serangkaian milestone yang pernah dicapai oleh Indonesia
dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi,
khususnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan.
Manfaat Penerapan IFRS :
- Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
- Mengurangi biaya SAK.
- Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
- Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
- Meningkatkan transparansi keuangan.
- Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
- Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
Implikasi Bagi
Standar dan Praktek Akuntansi,
serta Solusi terhadap Penerapan IFRS di Indonesia
Indonesia merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
bisnis internasional atau
global tentu saja juga
akan menghadapi permasalahan dalam standar
maupun praktek akuntansinya
yang mau tidak mau
harus menyesuaikan diri
dengan perkembangan
akuntansi yang berlaku
secara internasional.
Beberapa negara maju
antara lain Perancis telah
memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk
menggunakan standar akuntansi Perancis maupun
standar akuntansi internasional yaitu Ineternational Financial
Report Standard yang dikeluarkan
oleh International Accounting Standard Board.
Pemberian kebebasan kepada perusahaan untuk
menggunakan IFRS tentu
saja dapat menjadi kecenderungan
bagi negara lainnya yang
pada akhirnya akan
mendorong penggunaan IFRS secara
meluas di berbagai
negara termasuk Indonesia.
Namun demikian
merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi
praktek akuntansi, maka Indonesia tidak
dengan serta merta
mengadopsi IFRS secara penuh
atau mutlak mengingat perbedaan faktor
pendukung sehingga harus dilakukan kajian
terlebih dahulu standar
mana yang sudah dapat
diadopsi dan diterapkan
di Indonesia dan standar
mana yang belum
dapat diadopsi untuk diterapkan
di Indonesia, dengan demikian penerapan
IFRS dibatasi terlebih
dahulu hanya pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan
penyesuaian tinggi terhadap perubahan
penggunaan standar yang berlaku
di Indonesia ke
IFRS. Perusahaan penanaman modal
asing (PMA) dan
perusahaan yang telah go
publik mungkin merupakan perusahaan-perusahaan yang
telah siap beralih dari
penggunaan standar akuntansi
Indonesia ke dalam standar
akuntansi internasional mengingat selama ini
mereka telah berinteraksi
dengan investor, kreditor dan
badan-badan internasional. Hal ini
mengingat di Indonesia
terdapat heteroginitas
perusahaan dari perusahaan
skala mikro, kecil, menengah hingga yang besar.
Perbedaan karakteristik
perusahaan ini tentu saja menuntut
pemberlakukan standar akuntansi yang berbeda
sehingga masing-masing kelompok perusahaan dapat memilih standar
akuntansi sesuai dengan karakteristik perusahaan.
Khusus mengenai usaha mikro,
kecil, dan menengah misalnya saat
ini sedang pada
tahap penyerapan aspirasi dari
berbagai pihak yang
berkepentingan guna
penerapan standar akuntansi
bagi usaha mikro, kecil
dan menengah, maka
pada satu sisi Indonesia dapat
menerima dan mengadopsi standar akuntansi
yang berlaku secara internasional sehingga akan
meningkatkan daya banding laporan
keuangan perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di
Indonesia. Sementara di
sisi yang lain Indonesia
masih dapat memberikan ruang gerak
bagi penerapan standar
yang bersifat nasional bagi
perusahaan-perusahaan yang secara teknis
belum dapat menyesuaikan
dengan standar akuntansi yang
berlaku secara internasional.
DELOIT
menyatakan :
In
the absence of a Standard or an Interpretation that specifically applies to a
transaction, management must use its judgement in developing and applying an
accounting policy that results in information that is relevant and reliable. In
making that judgement, IAS 8.11 requires management to consider the
definitions, recognition criteria, and measurement concepts for assets,
liabilities, income, and expenses in the Framework. This elevation of the
importance of the Framework was added in the 2003 revisions to IAS
Sumber
:
http://www.
wartawarga.gunadarma.ac.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Pelaporan_Keuangan_Internasional#Kerangka_kerja
http://chattoer.wordpress.com/2011/07/14/hubungan-ifrs-tanggung-jawab-sosial-dan-pendidikan-akuntansi-di-indonesia/
http://chattoer.wordpress.com/2011/07/14/hubungan-ifrs-tanggung-jawab-sosial-dan-pendidikan-akuntansi-di-indonesia/
Filed Under:
Overview/ Ikhtisar
NYSE Peraturan,Inc adalah perusahaan independen yang
didedikasikan untuk memperkuat integritas pasar dan perlindungan investor. Sebuah
anak perusahaan dari NYSE Euronext , papan NYSE Peraturan direksi terdiri dari
sebagian besar direktur tidak terafiliasi dengan papan NYSE lainnya . Akibatnya
, Peraturan NYSE independen dalam pengambilan keputusan tersebut.
Sebagai organisasi self-regulatory, bursa sekuritas NYSE
Euronext AS bertanggung jawab untuk menegakkan kepatuhan oleh anggota mereka
dengan aturan dan persyaratan pertukaran sekuritas federal yang berlaku, serta
monitoring dan menegakkan kepatuhan emiten dengan standar pencatatan yang
berlaku. Peraturan
NYSE melakukan dan mengawasi tanggung jawab organisasi ini self-regulatory dan
fungsi, melalui kombinasi perjanjian antar delegasi dan perjanjian layanan
peraturan. Selain
itu, beberapa fungsi regulasi ini telah dialokasikan untuk FINRA. Lainnya
dilakukan oleh FINRA atau organisasi swa-regulasi lain sesuai dengan perjanjian
layanan peraturan dan rencana sistem pasar nasional.
NYSE Peraturan Inc, mengawasi kinerja FINRA tentang layanan ini, memaksa perusahaan yang
terdaftar sesuai dengan standar yang berlaku, dan mengawasi penentuan kebijakan
peraturan, interpretasi aturan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan
aturan.
Peraturan NYSE terdiri dari kelompok-kelompok fungsional
berikut:
Listed Company Kepatuhan ;
Kebijakan dan Manajemen peraturan;
StockWatch,dan
AdministrasiPeraturan.
NYSE Arca Financial and Operational
Compliance
NYSE
Arca has contracted with FINRA as its agent to perform certain regulatory
responsibilities. All broker dealer Equities Trading Permit Holders and Options
Trading Permit Holders for which NYSE Arca is the Designated Examining
Authority (DEA) must direct all financial and operational compliance notices,
reports, including FOCUS Reports (submitted via the FINRA eFOCUS system) and
updates to organizational documents to their FINRA Finance Coordinator.
All
NYSE Arca DEA broker-dealers may direct questions regarding FOCUS reports,
financial disclosure filings, broker-dealer examinations and NYSE Arca
rule-related questions to their FINRA Finance Coordinator.
FINRA eFocus System
All
NYSE Arca DEA broker-dealers must submit their FOCUS Reports (Part IIA and
Schedule I) to NYSE Arca via FINRA’s eFocus System, which can be accessed
through the Electronic Filing Platform. Refer to NYSE Regulation Information
Memo 07-25 (Web Based Transmission of FOCUS Data) for further information.
Firms are reminded to maintain each manually signed FOCUS Report filed at its
place of business. FINRA staff may request to review the signed cover page
during their examinations, or may ask for a copy to be submitted to FINRA, as
needed.
If
you experience any problems accessing the system or have technical questions,
please contact your FINRA Finance Coordinator.
Compliance Risk Assessments
Compliance
Risk Assessments While not all compliance risks can be avoided, Corpedia’s
Compliance Risk Assessment aims to help your organization identify, prioritize,
and prevent organizational compliance risks and the threats they pose.
Utilizing both quantitative and qualitative methodologies, Corpedia generates a
comprehensive and objective picture of an organization’s exposure to compliance
risks. The end result is a clear understanding of the specific and unique risks
facing your organization, and practical recommendations to help you manage and
mitigate these risks. Additionally, our Compliance Risk Assessment Solutions
measure risk in a way that is easily repeatable, helping you showcase your
organization’s return on its investment in compliance and ethics. Our solution
also helps your organization satisfy the sixth hallmark of the Federal
Sentencing Guidelines, which recommends regular monitoring and auditing of your
program and compliance risks.
ECERA® (Enterprise-wide Compliance
and Ethics Risk Assessment)
ECERA®
(Enterprise-wide Compliance and Ethics Risk Assessment) This technology-based
solution includes a comprehensive review of internal and external
compliance-related data. With ECERA, Corpedia conducts an examination of
corporate policies, procedures, and controls, including the structure of the
compliance program, comprehensive interviews and surveys, and a rigorous data
analysis. It not only ensures that you meet the expectations for risk
assessment outlined in the FSG and SOX, but also provides an affirmative
defense in the event of any compliance failure.
Organizational Health and Culture
of Ethics Assessment
Organizational
Health and Culture of Ethics Assessment To better understand their compliance
environment and operating culture, an increasing number of organizations have
turned to Corpedia to conduct an assessment or measurement of such. When an
organization has a strong ethical culture, employees are not only more likely
to act in a legally compliant and ethical manner, but are also more trusting of
the compliance system, and more likely to report any improper behavior they
observe.
Employee Knowledge Assessment
Employee Knowledge Assessment Beyond an
understanding of its own culture, an organization must also appreciate its
employee base’s level of awareness and comprehension of ethics, compliance, and
business conduct issues relevant to their job duties. Employee knowledge and
intent both play a crucial role in understanding the misconduct risk exposure
of an organization, and are thus an important part of the prevention and
detection effort.
Referensi :
https://usequities.nyx.com/regulation/complaints-and-inquiries/before-proceeding
http://welcome.corpedia.com/solutions/program-advice/compliance-risk-assessments/#sthash.CxHhFVDa.dpuf
Filed Under:
Negara yang Mengacu pada IFRS ( Tugas ke 2 Akuntansi Internasional )
Negara yang Menerapkan IFRS